Judionlinesbobet.com | MotoGP | Prediksi Bola | Olahraga Judionlinesbobet.com merupakan sebuah situs berita online yang memberikan berita nasional, mancanegara, olahraga, otomotif, kesehatan, Motogp, Otomotif, dll
Related Articles
Anggaran Untuk Rencana Pemindahan Ibu Kota Ditolak DPR – Pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini laksanakan rapat kerja utk membicarakan ide kerja serta aturan th. 2017 sehabis di sepakati pengkajian di Tubuh Aturan.
Dalam rapat itu, anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno pernah bertanya ide pemerintah utk laksanakan pindahan Ibu Kota.
Ia mempertanyakan tentang ide itu ditengah efisiensi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam anggarannya. Seperti didapati, Bappenas dalam pergantian anggarannya di th. 2017 memasukkan alokasi Rp 7 miliar utk kajian pindahan Ibu Kota.
” Saat ini efisiensi jadi pengkajian, aturan pembangunan ibu kota apa cuman judul yg mengamankan kita dari satu judul atau apa, ” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/7/2017).
Menyikapi perihal tersebut, Kepala Bappenas menyampaikan ide itu jadi isyarat seriusnya pemerintah membicarakan wacana ini. Pasalnya studi bakal dilaksanakan dengan cara komperhensif maka diperlukan alokasi pendanaan sebesar jumlah yg diperlukan.
” Wacana Ibu Kota pemerintah ini serius, maka itu butuh kajian lebih dahulu. Sifatnya komprehensif, tak parsial, ” kata Bambang.
Akan tetapi terlihat aturan itu tdk jadi dialokasikan ke APBNP. Bambang menyampaikan, aturan itu tdk jadi dimasukkan dalam ide kerja serta aturan K/L th. 2017.
” Di Komisi XI kami utarakan penambahan aturan Rp 26 miliar, dimana Rp 7 miliar salah satunya utk study perihal pindahan Ibu Kota. Tetapi kebetulan kemungkinan di Banggar serta Kemenkeu ini tak masuk, jadi aturan masih seperti sama dengan pengkajian RKA-KL, ” kata Bambang.
Karena itu, aturan Kementerian Bappenas yg pada mulanya Rp 1, 36 triliun alami pergantian sebesar Rp 1, 8 miliar yg terdiri dalam efisiensi serta PHLN, PHDN serta SBSN maka jadi Rp 1, 35 triliun.
” Jumlah ini tak termasuk juga dalam penambahan aturan Rp 7 miliar yg diusulkan terlebih dahulu, ” tutup Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno.
